Sedikitnya 100 mahasiswa dari berbagai Fakultas di Universitas Muslim Indonesia (UMI) mulai angkatan 2008-2010 terpaksa harus gigit jari lantaran tidak diikutkan untuk mengambil program pembelajaran intensif atau semester pendek (SP).
Hal itu disebabkan karena mahasiswa yang ingin mengambil program SP dipaksa harus melunasi pembayaran SPP untuk tahun ajaran baru 2013-2014 mendatang.
“Aturannya memang sudah ada sejak dulu sebelum saya menjabat WR I bidang Akademik UMI, Tapi pihak kampus tetap memberikan kebijakan atau toleransi jika mahasiswa terbebani dengan pelunasan pembayaran SPP,” kata Wakil Rektor I UMI Prof Syahnur Said, saat dikonfirmasi, Rabu (24/7).
Diapun ikut menyayangkan jika betul ada sekitar 100 mahasiswa yang tidak bisa mengikuti program SP untuk tahun ajaran baru hanya karena persoalan harus melunasi pembayaran tersebut.
“Setahu saya tidak ada aturan untuk memaksa mahasiswa harus melunasi pembayaran SPP karena sejak kampus ini berdiri, dari awal mahasiswa bisa mencicil pembayaran SPP berdasarkan SK rektor,” katanya.
Namun dirinya mengaku tidak dapat berbuat apa-apa perihal banyaknya mahasiswa dari berbagai fakultas yang tidak bisa mengikuti program PPI tersebut.
Karena menurut mantan WR II UMI bidang keuangan tersebut, dirinya hanya melanjutkan apa yang telah menjadi ketetapan kampus. Dirinya juga mengaku jabatan yang disandangnya adalah hanya mengurusi bidang akademik.
Terkait persoalan pembayaran itu merupakan gawe WR II UMI bidang keuangan.
“Sebenarnya persoalan ini bisa diselesaikan secara damai, tapi itu tergantung pada kebijakan masing-masing fakultas. Jika fakultas mereka memberikan kebijakan mahasiswa bisa ikut program SP tanpa harus melunasi pembayaran SP, pihak jurusan harus melaksanakannya,” ujarnya.
“Jangan gara-gara pembayaran, mahasiswa menjadi korban, karena mahasiswa juga mempunyai hak. Karena jika mereka dikorbankan, maka mahasiswa juga pasti akan berlama-lama di kampus,” ujarnya.
Dia mengimbau, agar mahasiswa yang masih tertahan tidak bisa mengikuti program SP 29 Juli hingga 29 Agustus mendatang.
Diminta agar mereka menghadap ke WR II UMI Iskandar BP untuk meminta keringan serta kebijakan, agar mahasiswa tersebut bisa mengikuti SP pada tahun ajaran baru.
“Sekali lagi dan setahu saya mahasiswa tidak pernah dipaksa untuk melunasi pembayaran SPP selama satu semester,” katanya.
Terungkapnya mahasiswa banyak menjadi korban SP setelah salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer bernama Ahmad berkonsultasi dengan pihak Wakil Dekan I Fikom Harlinda.
Ahmad mengaku kecewa karena dirinya tidak diikutkan mengambil program SP lantaran tak mampu melunasi pembayaran SPP tahun ajaran baru 2013-2014 mendatang.
Bahkan parahnya lagi, saat dirinya meminta apakah ada kebijakan dari pihak kampus untuk meringankan mahasiswa dalam melunasi pemyaran tersebut agar bisa mengikuti SP.
Dirinya malah mendapat cemoohan dari Harlinda. Dia bahkan mengatakan kepada mahasiswa tersebut. “Kalau tidak mampu membayar SPP jangan kuliah di UMI, cari kampus lain saja,” katanya dengan nada mengejek.
“Sungguh tidak etis seorang pejabat di UMI mengeluarkan komentar tersebut, bukannya memberikan solusi malah kita diledekin bahkan di cemooh,” katanya.
Dirinya bersama lima rekannya mengaku sengaja mendatangi Harlinda untuk meminta keringanan pembayaran SPP agar bisa mengikuti program SP.
“Kami memang mahasiswa miskin, tapi kami juga berhak memuntuk hak kami,” kata Ahmad, saat dikonfirmasi Tribun. (Rud)
http://makassar.tribunnews.com/2013/07/24/ratusan-mahasiswa-umi-jadi-korban-sp
