Pontianak – Pemerintah pusat didesak memerhatikan pembangunan daerah kawasan perbatasan Kalbar. Pemerintah diingatkan tidak menitikberatkan pembangunan hanya terpusat di Jakarta.
Tuntutan tersebut disuarakan Badko HMI Kalbar dan PMKRI St Thomas More Cabang Pontianak dengan menggelar unjuk rasa di Bundaran Digulis Untan, Rabu (17/8).
Para pengunjuk rasa menuding pemerintah pusat tidak aspiratif dengan kesejahteraan rakyat perbatasan Kalbar. Membiarkan pembangunan infrastruktur tetap terbelakang. Sungguh ironis bila dibanding dengan negara tetangga yang terus membenahi kondisinya.
“Apakah Kalbar sudah merdeka? APBD Kalbar tidak lebih besar dari sebuah kabupaten di Kalbar. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan harus dimerdekakan. Kalbar membutuhkan pemerataan pembangunan. Agar masyarakat sejahtera sesuai yang dicitakan kemerdekaan,” kata Rupinus Kehi, aktivis PMKRI.
Sementara aktivis HMI mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat memberikan otonomi khusus ke beberapa provinsi lain di Indonesia. Maka, mereka menuntut perlakuan yang sama terhadap Kalbar. Tujuannya mempercepat pembangunan perbatasan.
“Seharusnya tidak ada perlakuan pembangunan yang berbeda antara kita dan mereka di pusat. Kita di daerah dituntut nasionalis. Tapi ketika berbicara pembangunan justru tidak merata. Ini patut dipertanyakan nasionalis pemerintah pusat. Untuk apa slogan nasional. Tanpa disertai pembangunan,” kata Eko Sanjaya, Ketua Badko HMI.
Para pengunjuk rasa juga menilai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan di perbatasan Kalbar. Hal itu ditandai munculnya ancaman pengibaran bendera negara tetangga, pada perayaan 17 Agustus di daerah perbatasan yang berada di Kabupaten Sintang. Sekaligus mempertegas ketidakseriusan pemerintah pusat membangun kawasan perbatasan.
“Slogan bahwa perbatasan sebagai beranda depan rumah kita, kini masih sebatas slogan. Kemerdekaan Indonesia belum dirasakan warga perbatasan karena ketertinggalan pembangunan. Maka demi mempercepat pembangunan tersebut, pemerintah pusat harus memberikan otonomi khusus,” kata Eko.
Aksi menuntut pemberlakuan otonomi khusus di Kalbar, sepenuhnya berlangsung damai. Tidak sampai mengakibatkan kemacetan arus lintas. Sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (sul)
.
http://www.equator-news.com/kalbar-raya/20110819/mahasiswa-tuntut-otonomi-khusus
