Perbandingan Manajemen Sektor Pemerintah dengan Sektor Privat (Swasta)

(Disarikan dari tulisan Zuhrizal Fadhly)

Beberapa Pengetian Manajemen Menurut Para Ahli 

1. Definisi manajemen yg dikemukakan oleh (Daft, 2003) “Management is the attainment of organizational goals in  an  effective  and efficient manner  through  planning organizing leading   and   controlling   organizational   resources”.   Yang   mempunyai   arti   bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dgn cara yg efektif dan efisien lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumberdaya organisasi.
2. Lewis dkk.(2004:5) mendefinisikan manajemen sebagai: “the process of administering and coordinating resources effectively and efficiently in an effort to achieve the goals of the organizati”  Pendapat   tersebut   kurang   lebih   mempunyai   arti   bahwa   manajemen merupakan proses mengelola dan mengkoordinasi sumber daya-sumber daya secara efektif dan efisien sebagai usaha utk mencapai tujuan organisasi.
3. Plunket d (2005)  mendefinisikan  manajemen  sebagai   “One  or  more  managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions (planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating various resources (information materials money and people)”. Pendapat tersebut kurang lbh mempunyai arti bahwa manajemen merupakan satu atau lbh manajer yg secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dgn melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan pengorgnisasian penyusunan staf pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya (informasi material uang dan orang).
4. Definisi Manajemen (Stoner) “Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya, agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.
5. Definisi Manajemen (Koonentz & Donnel ) Menitikberatkan pada pemenfaatan orang-orang dalam mencapai tujuan. Agar tujuan dapat dicapai orang-orang tersebut harus mempunyai tugas, tanggung jawab dn wewenang yang jelas (job description).
6. Pengertian Manajemen Menurut Mary Parker Follet “Manajemen adalah suatu seni, karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus”.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat, yaitu:

1. Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

2. Pengorganisasian  (organizing)  dilakukan  dengan  tujuan  membagi  suatu  kegiatan  besar menjadi  kegiatan-kegiatan  yang  lebih  kecil.  Pengorganisasian  mempermudah  manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

3. Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.
4. Pengawasan (Controlling) sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula.

Perbandingan Manajemen Sektor Publik Dengan Sektor Swasta

Salah satu perbedaan manajemen pada sektor publik dan sektor swasta yang dapat diidentifikasi dengan jelas adalah pada manajemen pelayanannya. Dalam bukunya Management in the Public Domain, Public Money and Management, (Stewart & Ranson, 1988), secara umum menggambarkan perbedaan manajemen pelayanan pada sektor publik dan manajemen pelayanan sektor swasta.

Model manajemen pelayanan sektor publik memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, yaitu: pertama, sektor swasta lebih mendasarkan pada pilihan individu (individual choice) dalam pasar. Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera dan pilihan individual untuk memenuhi keputusan tiap-tiap individu pelanggan. Keadaan seperti itu berbeda dengan yang terjadi pada sektor publik. Sektor publik tidak mendasarkan pada pilihan individual dalam pasar akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan. Organisasi sektor publik mendasarkan pada tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa). Untuk memenuhi tuntutan individual tentu berbeda dengan pemenuhan tuntutan kolektif. Oleh karena itu, manajemen pelayanan yang digunakan tentunya juga berbeda.

Kedua, karakteristik sektor swasta adalah dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran (supply and demand). Permintaan dan penawaran tersebut akan berdampak pada harga suatu produk barang atau jasa. Sementara itu, penggerak sektor  publik adalah  karena  kebutuhan sumber daya. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya menjadi alasan utama bagi sektor publik untuk menyediakannya. Dalam hal penyediaan produk barang atau jasa pelayanan publik tersebut, sektor publik tidak bisa sepenuhnya menggunakan prinsip mekanisme pasar. Dalam sistem pasar, harga ditentukan sepenuhnya oleh penawaran dan permintaan, namun di sektor publik harga pelayanan publik tidak bisa ditentukan murni berdasarkan harga pasar. Oleh karena itu, manajemen pelayanan kepada publik di sektor publik dan sektor swasta tentu berbeda.

Ketiga, manajemen di sektor swasta bersifat tertutup terhadap akses publik, sedangkan sektor publik bersifat terbuka untuk masyarakat terutama yang terkait dengan manajemen pelayanan. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga pelayanan yang diberikan dapat diterima seluruh masyarakat secara menyeluruh. Sementara itu, di sektor swasta informasi yang disampaikan kepada publik relatif terbatas. Informasi yang disampaikan terbatas pada  laporan  keuangan,  sedangkan  anggaran  dan  rencana  strategis  perusahaan  merupakan bagian dari rahasia perusahaan sehingga tidak disampaikan ke publik.

Keempat, sektor swasta berorientasi pada keadilan pasar (equity of market). Keadilan pasar berarti adanya kesempatan yang sama untuk masuk pasar. Sektor swasta berkepentingan untuk menghilangkan hambatan dalam memasuki pasar (barrier to entry). Keadilan pasar akan terjadi apabila  terdapat  kompetisi  yang  adil  dalam  pasar  sempurna,  yaitu  dengan  tidak  adanya monopoli atau monopsoni. Sementara itu, orientasi sektor publik adalah menciptakan keadilan kebutuhan (equity of need). Manajemen pelayanan sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,  misalnya  kebutuhan  terhadap  kesehatan,  pendidikan,  dan  sarana-sarana  umum lainnya.

Kelima, tujuan manajemen pelayanan sektor swasta adalah untuk mencari kepuasan pelanggan (selera pasar), sedangkan sektor publik bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan   sosial.   Sektor   publik   dihadapkan   pada permasalahan   keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk malakukan keadilan distributif seperti itu.

Keenam,  organisasi  sektor  swasta  memiliki  konsepsi  bahwa  pelanggan  adalah  raja. Pelanggan merupakan penguasa tertinggi. Sementara itu, dalam organisasi sektor publik kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat merupakan pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan. Sebagai contoh, masyarakat yang membeli jasa listrik dari PT. PLN adalah pelanggan PT. PLN, sedangkan yang tidak berlangganan listrik bukanlah pelanggan PT. PLN. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa hanya memperhatikan masyarakat yang sudah berlangganan listrik saja, karena pada dasarnya setiap masyarakat berhak memperolah fasilitas listrik. Berdasarkan hal ini, maka manajemen pelayanan yang diterapkan di sektor publik dan sektor swasta tentu akan berbeda.

Ketujuh, persaingan dalam sektor swasta merupakan instrumen pasar, sedangkan dalam sektor publik yang merupakan instrumen pemerintahan adalah tindakan kolektif. Keadaan inilah yang menyebabkan sektor publik tidak bisa menjadi murni pasar, akan tetapi bersifat setengah pasar (quasi competition). Organisasi sektor publik tidak bisa sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar bebas. Tindakan kolektif dari masyarakat bisa membatasi tindakan pemerintah. Dalam sistem pemerintahan, sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Selain tujuh karakteristik yang diungkapkan oleh Stewart & Ranson di atas, masih terdapat karakteristik unik lainnya, antara lain pelayanan pada  sektor  publik tidak menjadikan  laba sebagai  tujuan  utamanya  dan  keputusan  dalam  manajemen  sektor  publik  dapat  bersifat memaksa. Hal ini berbeda dengan sektor swasta yang tidak bisa memaksa pelanggannya. Masyarakat bisa dipaksa untuk mematuhi aturan atau keputusan pemerintah, misalnya tentang penetapan tarif pajak dan harga pelayanan tertentu.

Kekuatan  sektor  swasta  adalah  kekuatan  pasar,  sehingga  kekuatan  pasar  yang  akan memaksa orang membeli atau keluar dari pasar. Sektor swasta bisa membebankan harga yang berbeda  untuk pelanggan  yang berbeda  dan  hal  ini tidak akan  mengundang  protes  berupa demonstrasi.  Akan  tetapi,  jika  pemerintah  sebagai  organisasi  penyedia  layanan  publik menaikkan harga pelayanan publik, misalnya harga BBM, tarif dasar listrik dan telepon, tariff PDAM, maka hal tersebut akan mengundang reaksi yang hebat dari masyarakat. Hal seperti inilah yang sulit terjadi pada organisasi sektor swasta.

Antara  manajemen  publik  dan  manajemen  swasta  ada  beberapa  persamaan.  Tetapi disamping persamaan-persamaan yang ada, diantara manajemen publik dan manajemen swasta ada juga perbedaan yang cukup besar. Perbedaan dalam konteks, orientasi nilai, sasaran pelayanan.

Persamaan-persamaan antara sektor publik dan sektor swasta adalah pada peran dan fungsi manajemen. Sementara itu perbedaannya cukup besar, antara lain sistem nilai dan landasan ideologinya berbeda. Dunia bisnis merupakan produk dari ideologi kapitalistik: yang mengurus soal:  pemasukan,  biaya,  keuntungan,  dan  pengembangan  investasi.  Sedangkan  manjemen publik,  yang  terkait  erat  dengan  adminsitrasi  publik,  landasan  ideologinya  muncul  dari konstitusi,  seperti:  kedaulatan  rakyat,  pembagian  wewenang,  hak-hak  asasi,  pluralisme, keuntungan  publik,  barang-barang  publik  (public  goods),  kebebasan  mengakses  informasi, perwakilan (representativeness), persamaan kesempatan, dan persaan dalam perlakuan.

Menurut Allison, (1986) dalam artikelnya pernah menuliskan beberapa perbedaan antara manajemen swasta dan manajemen publik. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

1. Perspektif wakt Manajer publik mempunyai perspektif waktu yang lebih pendek sesuai kepentingan dan kalender politik dibanding manajer swasta. Manajer swasta bisa dikatakan punya waktu yang  hampir  tidak  terbatas.  Pembatasan  waktu  bagi  manajer  swasta  dibatasi  oleh kemampuannya sendiri, bisa kemampuan keuangan maupun kemampuan keahlian. Tetapi kalau manajer publik tergantung prestasi, peta politik, dan waktu rotasi jabatan.
2. Lama waktu pelay Lamanya pelayanan yang diberikan oleh manajer yang ditunjuk secara politis relatif singkat. Sementara itu manajer swasta cenderung memiliki masa kerja yang relatif lebih lama.
3. Standar ukuran keberhasila Standar dan ukuran keberhasilan dari manajemen publik lebih kabur atau sulit disepakati dibanding standar atau ukuran untuk menilai keberhasilan manajemen swasta. Misalnya: laba perusahaan, perluasan produksi dan sebagainya, Kalau ukuran keberhasilan pelayanan Dinas Kesehatan apa saja.
4. Personali Dalam birokrasi publik selain pegawai yang diangkat melalui prosedur, seleksi pegawai ada juga pejabat negara yang diangkat secara politis. Akibatnya penegendalian pegawai dan penempatan pegawai sesuai profesionalismenya relatif lebih sukar. Di organisasi swasta kelompok terakhir ini tidak ada. Di swasta mengendalikan pegawai lebih mudah. Misalnya: untuk memecat pegawai, memindah pegawai, dan sebagainya.
5. Tekanan pelay Tekanan pelayanan  di  organisasi  swasta  cenderung  menenkankan  aspek  pencapaian efisiensi  organisasi,  yang  diwakili  penghitungan  untung  rugi. Sementara  itu  organisasi publik lebih menekankan pada perataan atau keadilan. Sehingga pencapaian sasaran ini menjadi sulit diukur.
6. Prosesny Proses organisasi publik dalam arti sepak terjang pelaksanaan pekerjaan di organisasi publik lebih sering menjadi sorotan publik dibanding organisasi swasta. Dengan kata lain sifat manajemen publik lebih terbuka terhadap sorotan masyarakat dibanding manajemen swasta.
7. Peran media mas Manajer publik lebih sering menghadapi pers dibanding manajer swasta. Keputusan-keputusan manajer publik sering telah dikupas oleh pers. Sebaliknya bagi manajer swasta lebih jarang terjadi hal yang demikian.
8. Tekanan dalam pengambilan keputusa Bagi manajer publik lebih sulit untuk mencari kompromi terhadap tekanan yang datang dari berbagai arah dan lebih sulit menciptakan koalisi dengan orang dalam atau orang luar supaya dapat mengambil keputusan yang baik bagi kelangsungannya. Kontradiksi- kontradiksi dalam  pengambilan  keputusan  seperti  itu  lebih  jarang  dihadapi  di  manajer swasta, sehingga arus keputusan lebih tegas mengalir dari atasan kepada bawahan.
9. Kebebasan menentukan langk Manajer publik sering menjadi obyek sorotan lembaga legislatif maupun yudikatif. Karena itu mengurangi kebebasan  manajer  publik  dalam menentukan  langkah-langkahnya.  Halyang seperti itu kurang terjadi di manajer swasta.
10. Kejelasan mi Misi organisasi publik seringkali tidak sejelas organisasi swasta. Misi organisasi publik misalnya menciptakan masyarkat yang sejahtera, jelas lebih kabur dan lebih sulit diukur hasilnya dibanding organisasi swasta yaitu mencari keuntungan, pemasaran yang baik, dan kelangsungan organisasi.

Menurut Ring dan Perry ada 4 poin utama perbedaan sektor publik dan sektor privat:

1. Sektor publik memiliki kerentanan terhadap konflik tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan lebih tinggi daripada sektor swast
2. Sektor publik lebih terbuka terhadap lingkungan luarnya daripada sektor swast
3. Sektor publik melayani stakeholders yang lebih beragam / berbeda-beda sehingga lebih  sulit  untuk  suatau  isu  dan  strategi  yang  digunakan  untuk  mencapainya daripada sektor swast
4. Sektor publik lebih memiliki keterbatasan waktu, yang dibatasi oleh periode suksesi pimpinan eksekutif, dan perubahan komposisi lembaga pembuat kebijakan.
5. Sektor publik dibayangi oleh koalisi yang rentan antara kelompok politik, sehingga penetapan isu strategisnya lebih cenderung berkaitan dengan usaha mengamankan koalisi tersebut.
6. Sektor publi lebih rentan terhadap intervensi atau pengaruh dari berbagai kelompok kepentingan dalam emngambil suatu kebijakan, sehingga sringkali mengganggu rasionalitas dan efektifitas suatu kebijakan yang diambil.

Persamaan Sektor Publik Dan Sektor Privat

1. Keduanya merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara, dan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi;
2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga harus menggunakannya secara ekonomis, efisien dan efektif;
3. Pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian pertanggungjawaban;
4. Menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya;
5. Keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratk

REFERENSI

Kartini, kartono, 2002, Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: Rajawali.

Koontz, Harold, & Donnel, 2004, Essensials of Management, edisi 2, New York: McGraw-Hill Book Company.

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi

Salam, Dharma Setyawan. 2002. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Stewart & Ranson (1988), Management in the Public Domain, Public Money and Management. Stoner, James AF, 2002, Management, terjemahan Intermedia, New York: Prentice Hall.

Tjahya  Supriatna,  Arjono  Sukiasa,  2010,  Manajemen  Kepemimpinan  dan  Sumber  Daya Aparatur, Bandung : Indra Prahasta.

SUMBER

file:///C:/Users/RULAM/Downloads/1014-1884-1-SM.pdf

Topik Diskusi Online

1. Menurut Anda, apakah manajemen pelayanan punlik di Indonesia ini cenerung menggunakan pola pelayanan publik atau privat? Kemukakan argumentasi Anda, dan sertaan sebuah contoh yang terjadi di lapangan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman Anda.
2. Dilihat dari segi manajemen, prinsip manajemen mana (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, atau pengawasan) yang paling parah? Kemukakan argumentasi Anda!

Catatan:

Tidak ada tugas pekerjaan rumah