www.infodiknas.com
Erna Mardiana – detikNews
www.mahkamah konstitusi.go.id Bandung – Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Hamdan mendapat yudisium cumlaude berkat disertasinya yang berjudul ‘Pemakzulan Presiden di Indonesia’.
Hamdan berhasil mempertahankan disertasinya di depan para tim penguji di Sidang Promosi doktor di Gedung Pasca Sarjana Unpad, Jalan Dipatiukur, Senin (2/8/2010).
Dalam sidang promosi doktor ini, Mantan Ketua MA Bagir Manan menjadi ketua promotor. Sementara Yusril Ihza Mahendra serta Ketua MK, Mahfudz MD menjadi anggota promotor. Ketiganya menjadi tim penguji yang dipimpin oleh Prof Huala Adolf.
Di depan para penguji, Hamdan mengatakan pemakzulan presiden musti melalui proses peradilan tata negara yang tunduk pada prinsip peradilan yang independen dan imparsial.
Proses itu diawali dari penyelidikan dan penuntutan oleh DPR, pengujian hukum dan konstitusional oleh MK, serta pengambilan keputusan politik final oleh MPR.
Lebih lanjut, mantan Anggota DPR RI dari PBB itu mengungkapkan jika di Indonesia dan juga berbagai negara lainnya, variabel politik dan pertimbangan-pertimbangan politik sangat menonjol dalam pemakzulan presiden.
"Hal itu tampak pada, misalnya mekanisme pengambilan keputusan pemakzulan presiden berdasarkan prinsip mayoritas mutlak atau majority rule sebagai prinsip demokrasi," jelasnya.
Kendati demikian, Hamdan berpendapat, aspek hukum harus tetap menjadi dasar pemakzulan yang tidak dapat diabaikan.
"Walaupun demikian, tanpa pengaturan rinci dan detail mengenai prosedur dan hukum acara pemakzulan, baik di DPR, MK maupun di MPR, lebih menonjolnya faktor politik tak bisa dihindarkan dan pastinya prinsip hukum akan terabaikan," terang lelaki kelahiran NTB ini.
(ern/gun)
