KESAMBI – Mahasiswa Unswagati Bersatu (MUB) mendemo pihak kampus. Aksi digelar karena prihatin dengan banyaknya mahasiswa yang tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), hanya karena belum membayar Dana Pengembangan Pembangunan (DPP).
Koordinator Lapangan, Ginandjar Saputra mengatakan, pihak universitas memang memberi surat dispensasi pada mahasiswa yang belum bisa membayar DPP sebelum UTS. Tapi untuk mendapatkan dispensasi tersebut, prosesnya berbelit-belit. Tak sedikit mahasiswa yang dipingpong “Pengajuan dispensasi sudah kami lakukan dengan berbagai metode penyampaian. Bahkan jaminan mulai dari menemui pihak terkait, penandatanganan surat kesanggupan membayar hingga mendatangkan orang tua. Tapi kebanyakan terpaksa pulang kembali setelah permohonannya ditolak oleh universitas,” ujar mahasiswa Fakultas Pertanian ini, Selasa (8/5).
Univesitas, kata dia, selalu berdalih kelangsungsan pendidikan baru bisa berjalan bila uang perkuliahan sudah dilunasi. Padahal anggaran untuk kemahasiswaan di tahun anggaran 2011 sudah mencapai Rp495,5 juta. Namun, yang digunakan hanya sekitar Rp87 juta. Dalam budget anggaran per Desember 2011 juga sekitar Rp105 juta diperuntukkan kesejahteraan mahasiswa. “Dan ternyata dana kesejahteraan itu tidak dipakai sama sekali. Sementara setiap 3 bulan sekali, ratusan mahasiswa menangis kebingungan karena tidak bisa mengikuti ujian,” jelasnya.
Mahasiswa Unswagati lain, Tedi mengatakan, batas waktu pembayaran UTS menjadi tekanan tersendiri bagi mahasiswa. Maka dari itu, dia juga meminta pada pihak universitas memikirkan keluarga yang tidak mampu. “Deadline yang diberikan jadi tekanan. Untuk keluarga yang tidak mampu, itu bagaimana?” terangnya.
Aksi langsung ditanggapi Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Ipik Permana SIP MSi. Dalam mediasi, Ipik mengatakan pada dasarnya Unswagati adalah universitas swasta, dan biaya operasional berasal dari pembayaran perkuliahan mahasiswa. “Ya kita take and give lah. Tapi nanti kita tampung dulu aspirasi di sini untuk disampaikan lebih lanjut,” terangnya.
Ipik menjelaskan, bila mahasiswa memiliki kendala di pihak fakultas, disarankan langsung menghubungi pihak universitas. “Insya Allah kita tidak mempersulit,” tukasnya. (kmg).
*** ***
http://radarcirebon.com/2012/05/09/dilarang-uts-mahasiswa-unswagati-protes/
