Rabu, 07 Oktober 2009 | 17:22 WIB
TEMPO Interaktif, Garut -Sekitar 400 siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Garut, Jawa Barat, berdemonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Rabu (7/10). Bersama pihak orang tua, mereka mengadukan pihak sekolah karena melarang siswa yang belum melunasi uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk mengikuti ujian tengah semester.
Mereka mendatangi gedung Dewan sekitar pukul 10.00 WIB, dengan menggunakan puluhan sepeda motor dan angkutan kota. Dalam aksinya, para siswa yang seluruhnya mengenakan seragam sekolah itu membawa berbagai macam poster bertuliskan kecaman kepada pemerintah. Tulisan itu di antaranya, “Kepala dinas harus bertanggung jawab atas kualitas pendidikan kami” dan “Gempa Garut merupakan azab bagi koruptor”.
Cecep Gunawan, 16 tahun salah seorang siswa kelas I SMKN 9 Garut menyatakan, aksi tersebut merupakan puncak kekesalan para siswa dan orang tua murid. Karena sejak pertama ujian yang dilaksanakan pada Senin (5/10) kemarin, para siswa yang tidak bisa melunasi iuran dilarang masuk kelas. Padahal orang tua mereka telah berusaha meminta keringanan kepada pihak sekolah.
Menurut Cecep, dari 766 siswa, hanya sekitar 30 persennya saja yang dapat mengikuti ujian. Dalam satu ruangan siswa yang mengikuti ujian paling banyak hanya lima orang. Sedangkan sisanya berkumpul di luar, tanpa ada kegiatan belajar mengajar. Bahkan sebagian diantaranya memilih tidak datang kesekolah. “Kami diacuhkan dan diusir untuk masuk kelas,” ujar dia.
Orang tua siswa mengeluhkan tingginya biaya pendidikan. Di antaranya untuk pembayaran SPP yang tadinya Rp 50 ribu menjadi Rp 70 ribu per bulan, uang praktek yang semula hanya Rp 15 ribu per bulan kini naik mencapai Rp 25 ribu per bulan dan uang OSIS dari Rp 5.000 per bulan menjadi Rp 15 ribu per bulan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, Helmi Budiman, berjanji menuntaskan permasalahan tersebut dalam waktu satu bulan.
Sementara itu, kepala SMKN 9 Garut, Syarif Hidayat, membatah bila siswa yang belum melunasi kewajibannya dilarang untuk mengikuti ujian. Menurutnya, para siswa tersebut tetap akan melakukan ujian semester susulan pada dua pekan mendatang.
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2009/10/07/brk,20091007-201367,id.html
