Biaya Pendidikan Dikeluhkan
| Rabu, 18 Mei 2011 15:22 |
 Dapat Kucuran APBD Rp 101 M, Sekolah Masih MahalMALANG – Dunia pendidikan Kota Malang sedang jadi pusat keluhan. Betapa tidak, mendapat alokasi APBD 2011 terbanyak diperingkat pertama, biaya sekolah masih mahal. Wajar kalau publik mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan sebanyak Rp 101 Miliar dari total APBD 2011 sebesar Rp 1 Triliun. Keluhan itu mengalir deras saat anggota DPRD Kota Malang menggelar reses, pekan lalu yang berakhir Senin (16/5) kemarin. Sebelum reses, saat sidang paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang, pekan lalu, mayoritas fraksi-fraksi juga menyorot tingginya biaya pendidikan. Ketua Fraksi PAN Lookh Makhfudz, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Sutiaji, Ketua Fraksi Golkar Ir Sofyan Edi Jarwoko, Ketua Fraksi PKS, Choirul Amri dan sekretaris Fraksi Gerakan Nurani Damai (GND), Ya’qud Andan Gudban secara terpisah kompak mengatakan, sorotan terhadap tingginya keluhan pendidikan berdasarkan aspirasi masyarakat. Lookh mengetahui hal ini dari hasil reses yang diadakan semua anggota Fraksi PAN. ’’Selain keluhan biaya pendidikan yang tinggi, juga terdapat keluhan Bosda yang tidak diperoleh madrasah. Ini juga menunjukkan, pendidikan belum terjangkau. Distribusi dan penggunaan anggaran, tidak menyentuh masyarakat luas,’’ jelasnya. Seharusnya, kata Lookh, dengan alokasi anggaran terbesar itu, Dinas Pendidikan bisa mengatasi keluhan masyarakat. Prioritas pembangunan bidang pendidikan pun kini dipertanyakan. Misalnya, prioritas pada sarana dan prasarana, peningkatan mutu serta program pendidikan terjangkau. Naifnya, sarana dan prasarana yang ternyata masih dibebankan pada wali murid. Yakni masih dibebankan pada sumbangan biaya pengembangan pendidikan (SBPP). SBPP merupakan kewajiban wali murid diawal penerimaan siswa baru. Dari total SBPP disekolah tertentu, kata dia, 38 persen diantaranya digunakan untuk sarana dan prasarana. ’’Seharusnya sarana dan prasarana ini ditanggung pemerintah melalui APBD,’’ ungkapnya. Hal senada disampaikan Sutiaji. Selain menyorot bidang pendidikan dalam pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ, reses anggota Fraksi PKB juga panen keluhan biaya pendidikan. Karenanya, dia mendesak perlu adanya pemetaan penggunaan anggaran pendidikan. Terutama pada sekolah pinggiran dan alokasi biaya berbasis kebutuhan sekolah. Sedangkan Ketua FPKS, Choirul Amri menerima keluhan seputar mahalnya biaya pendidikan. Hal yang sama juga dibeber Ketua Fraksi Golkar, Ir Sofyan Edi Jarwoko. ’’Terutama saat reses banyak yang mengeluh mahalnya biaya pendidikan,’’ kata Sofyan Edi. Sekretaris Fraksi GND, Ya’qud Ananda Gudban mengingatkan, karena menerima banyak keluhan soal biaya pendidikan, pihaknya mengingatkan Dinas Pendidikan untuk serius memperhatikan masalah ini. ’’Jangan disepelekan, karena pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar. Apalagi alokasi anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen dari total nilai APBD 2011,’’ tandasnya. Berdasarkan catatan Malang Post, saat hadir di reses yang diadakan tujuh anggota dewan, semuanya terdapat keluhan tentang biaya pendidikan. Bahkan seorang peserta reses dengan lantang mempertanyakan penggunaan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 101 Miliar. ’’Alokasi anggaran pendidikan tertinggi diantara semua dinas, tapi kok keluhan terhadap biaya pendidikan justru tertinggi di Dinas Pendidikan. Kenapa ini terjadi? Kemana semua anggaran itu?’’ tanya seorang peserta reses. Kepala Dinas Pendidikan, Dra Sri Wahyuningtyas MSi yang dihubungi kemarin sore meminta mengajukan pertanyaan konfirmasi via SMS. Ia pun memberi jawaban via SMS. Dalam penjelasannya, Yuyun, sapaan akrab Sri Wahyuningtyas mengatakan, mahalnya biaya pendidikan untuk pengembangan sarana prasarana dan mutu. Itu pun, kata dia, berlaku untuk sekolah favorit dan sesuai tuntutan masyarakat agar pendidikan semakin berkualitas. ’’Sementara, APBD belum bisa menjangkau pemenuhan program itu, maka peran serta masyarakat mash dibutuhkan dan tetap memperhatikan agar siswa tidak mampu tak dikenakan pungutan apa pun, jadi ada subsidi silang,’’ jelasnya. (van/avi) . http://www.malang-post.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30385:biaya-pendidikan-dikeluhkan&catid=67:edupolitan&Itemid=98 |
