PALANGKA RAYA – Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Negeri Palangka Raya (Unpar) akan menyelenggarakan ujian kompetensi guru. Kegiatan yang dilaksanakan pada 25 Februari mendatang akan dikuti sekitar 278.263 dari seluruh kabupaten/kota se Kalteng. Jumlah guru yang mendaftar sebagai peserta ujian kompetensi ini lebih banyak dibandingkan jatau atau kuota yang bisa diterima. “Kuota nasional UK sebanyak 300.000, sedangkan yang sudah mendaftar ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) hingga Sabtu (4/2) sebanyak 278.263 guru,” kata Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalteng, Krisnayadi Toendan di ruangannya kepada Kalteng Pos, Senin (6/1) lalu. Dia mengungkapkan, secara nasional peserta yang diperkirakan tidak lulus UK sebanyak 250.000 guru. Krisnayadi memperkirakan, dalam proses uji kompetensi itu diperkirakan sebanyak 4.467 guru tidak lulus UK. Angka tersebut berdasarkan perhitungan kuota nasional sebesar 278.263 dikalikan 17 persen. “Guru sebanyak 4.467 itu adalah yang kita perkirakan tidak lulus UK nanti,” bebernya. Lebih lanjut dia menjelaskan, uji kompetensi yang merupakan bagian dari proses sertifikasi akan dilaksanakan pada 25 Februari. Sedangkan untuk peserta Uji Kompetensi (UK) yang tidak lulus akan dilakukan UK ulang pada tanggal 29 Februari. Untuk mengantisipasi adanya kebocoran soal nantinya Krisnayadi mengeluarkan kebijakan bersama tim intern LPMP yang dibentuknya dengan melibatkan kepolisian akan melakukan pengelolaan soal di lingkungan LPMP. “Kami koordinasikan juga kepada seluruh kabupaten dan kota, pada tanggal 24 Februari nanti soal kita titipkan di kepolisian resort (Polres) setempat,” katanya dengan menambahkan kepolisian diharapkan mulai bersiap-siap untuk menerima soal. Dalam pelaksanaannya, dikatakan Krisnayadi, LPMP akan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Negeri Palangka Raya (Unpar). “Tim penjaminan mutunya dari Unpar, karena selanjutnya kan menggunakan ujian PLPG,” imbuhnya. Diantara penyebab guru tidak lulus menurutnya adalah kemampuan guru itu sendiri. “Bagaimana caranya untuk lulus? Ya harus belajar, jangan merayu atau merengek-rengek kepada petugas minta bocoran soal,” ujarnya dengan nada agak tinggi. “Sampai kapanpun tidak ada petugas yang akan membocorkan soal, ini tidak main-main,” katanya sambil menambahkan Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) dan Kementerian pendidikan juga akan melakukan pengawalan. Dikatakan dia, Kementrian Pendidikan Nasional akan melakukan tindakan tegas dan tidak main-main jika nantinya ada kebocoran soal. “Dari Kemendiknas, Kepala LPMP dipecat, kalau soal bocor,” katanya menirukan peringatan Kemendiknas. “Jika kedepannya hasilnya ternyata banyak guru yang tidak lulus UK dan Kemendiknas maupun Dikti menilai kualitas guru rendah maka universitas juga harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya. Pasalnya, kata dia, universitas atau perguruan tinggi merupakan tempat pendidikan tenaga pendidik sehingga menghasilkan produk yakni guru yang berkualitas baik. Hal itu dikarenakan katanya, yang menjadi korban adalah 13 kabupaten dan 1 kota. “Kalau hasil UK nanti jelek, keberhasilan guru rendah, Universitas sebagai pencetak produk tenaga pendidik harus bertanggung jawab, karena mereka (universitas, Red) adalah pihak pertama yang menjadikan apakah guru itu baik atau tidak,” bebernya. (*/abe/tur)
— —
Sumber: http://www.kaltengpos.web.id/?menu=detail_atas&idm=5804
