Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, akhirnya pengumuman PPDB online jalur bina lingkungan diundur dari waktu yang sudah ditentukan, Selasa (10/7) kemarin. Kenyataan ini memicu puluhan guru dan kepala sekolah yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi protes.
Mereka pun berunjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan, kemarin. Sayangnya, meski menunggu hingga dua jam lamanya, tak satupun pejabat Dinas Pendidikan yang menemui mereka.
Humas BMPS, Saroni menyesalkan sikap Kepala Dinas Pendidikan yang ogah menerima perwakilan BMPS. ’’Padahal kami sudah janji mau ketemu dan saya sudah menunggu hingga jam dua, tapi kami cuma di SMS bahwa masalah PPDB langsung saja ke Wali Kota,” ujar pria yang biasa disapa Roni ini.
Dengan sikap Kadis Pendidikan tersebut, Roni menganggap Dinas Pendidikan berusaha cuci tangan dari permasalahan yang terjadi dalam PPDB, khususnya dalam jalur bina lingkungan. Padahal, menurutnya jika dilaksanakan dengan konsisten, pelaksanaan PPDB online tidak akan menimbulkan permasalahan.
’’Kalau sesuai prosedur prosentase 70 persen online, 27 persen bina lingkungan dan tiga persen bina prestasi, bisa konsisten bisa berjalan baik. PPDB ini sudah dimanfaatkan oleh dinas dan dewan sebagai bisnis tahunan,” ketusnya panjang lebar.
Dia juga mengingatkan Disdik, agar penerimaan siswa baru jalur bina lingkungan tidak melebihi kuota 27 persen. Jika sampai terjadi, maka itu sama saja membunuh sekolah-sekolah swasta yang ada. ’’Dan itu, sangat tidak diinginkan oleh para guru swasta,’’ tegas Roni.
Menurutnya, pelaksanaan PPDB tahun ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan ketika pertama PPDB online dilaksanakan dimana tidak ada jalur bina lingkungan. ’’Kalau sekarang sejak mulai ada titipan dari para pejabat, tahun ke tahun permasalahan selalu muncul dan bahkan bisa dikatakan lebih parah,’’ ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Saiful Bahri saat dihubungi Radar Bekasi, beralasan pengunduran pengumuman bina lingkungan lantaran pihaknya masih menggodok data yang masuk. ’’Kami harus memvalidasi dan memverifikasi data dulu, khususnya untuk jalur bina lingkungan kategori siswa miskin,” jelasnya.
Saiful mengaku pihaknya kelabakan dengan banyaknya jumlah data yang masuk untuk bina lingkungan. ’’Khawatir terjadi data ganda dan nomor yang kurang jelas, semua itu harus dicocokkan,’’ kelitnya lagi.
Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menyesalkan pengumuman bina lingkungan diundur Disdik. Menurutnya dengan penundaan jadwal pengumuman itu akan melemahkan kepercayaan masyarakat luas terhadap kinerja Disdik.
’’Ya seharusnya Disdik jangan mengundur waktu pengumuman karena akan membuat orangtua resah dan membuat kecurigaan masyarakat,” pungkasnya. (mas)
